Dokumentasi Selasa, 21 Nopember 1995
KSAD Jenderal TNI Hartono mengatakan, pengangkatan Kolonel Inf. Prabowo Subianto menjadi Komandan Kopassus karena organisasi membutuhkan personel dengan kriteria seperti yang dimilikinya.
"Pertimbangannya adalah organisasi membutuhkan orang yang seperti Prabowo. Itu saja," katanya. "Prestasi Prabowo di lapangan maupun pendidikan di luar negeri juga luar biasa. Dalam arti untuk tingkat kolonel itu," tutur Kasad Jenderal TNI R. Hartono kepada wartawan, Senin (20/11).
Prabowo merupakan lulusan pertama Akademi Militer 1974 yang dipromosikan ke jabatan bagi perwira tinggi bintang satu. Putra begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo itu juga menantu Presiden Soeharto -- menikahi Siti Hediati Harijadi.
Hartono menyebut, pengangkatan seseorang berawal dari kebutuhan personel. "Organisasi butuh, maka organisasi itu mencari orang dengan
kriteria-kriteria tertentu. Tidak banyak orang seperti itu," katanya.
Untuk kenaikan Prabowo ini, tutur KSAD, bermula dari organisasi yang membutuhkan prajurit untuk menjadi Komandan Kopassus. "Karena Subagyo mau menjadi Pangdam," katanya. Brigjen TNI Subagyo Hadi Siswoyo yang kini menjabat Komandan Kopassus akan dipromosikan sebagai Pangdam IV/Diponegoro.
KSAD mengatakan, Prabowo pernah mendapat kenaikan pangkat luar biasa satu tahun. Ini menyusul sukses menangkap Presiden Fretilin Nicolao Dos Reis Lobato pada Januari 1979. Saat itu ia berpangkat letnan satu dan menjabat Komandan Kompi Pasukan Para Komando Nanggala 28. "Jadi sama dengan lulusan 1973," kata Hartono. Ia lalu mengungkapkan, dalam menilai Subagyo juga jangan dilihat dari angkatannya. Sebab, tambahnya, Subagyo, mendapat kenaikan pangkat luar biasa -- dipercepat dua tahun -- dari mayor ke letnan kolonel.
"Sehingga kalau dia angkatan 1970 berarti sama dengan angkatan 1968." Menurut Hartono, Subagyo juga memiliki prestasi di pendidikan. Ia pernah mengikuti pendidikan di Gultor Jerman dan Special Force Amerika Serikat.
Menurut KSAD, Prabowo juga yang pertama di angkatannya yang berpangkat kolonel. "Jadi kemampuan pengetahun luar negeri juga memenuhi syarat untuk bisa mengangkat Kopassus pada tugas-tugas yang diduga makin berat pada masa yang akan datang." Kopassus, katanya, memiliki tugas yang begitu kompleks.
Kriteria yang digunakan dalam mutasi, kata Hartono, adalah kemampuan personel. "Tentunya termasuk di dalamnya umurnya berapa. Kalau umurnya kayak aku yang dekat-dekat 54 tahun, masa akan dijadikan Dan Kopassus. Itu sudah mau pensiun," katanya.
Ia mengingatkan, mutasi di ABRI tidak ditentukan oleh angkatan. "Saya tidak pernah mengatakan angkatan, saya tidak akan pernah mengatakan itu karena kalau bicara tentang kepentingan organisasi bisa saja mengambil angkatan 1960 sekian atau 1970 sekian.
Begitu melihat personel kita tidak bicara angkatan berapa. Tidak ada itu. Tidak ada cerita angkatan," katanya. KSAD menolak jika tuntutan tugas ABRI saat ini lebih berat ke masalah sosial politik. "Dampak sosial politik ke keamanan dan keamanan berdampak ke sosial politik. Mungkin kita berada pada sisi sosial politik, seolah-olah sosial politik yang berat. Karena kita tidak menginjak ke wilayah Hankam. Coba kita ke Hankam kita menganggap Hankam yang lebih berat daripada sosial politik. Dua-duanya saling mempengaruhi," katanya. Karena itu, katanya, prajurit ABRI harus menguasai kedua masalah itu. "Sehingga siap untuk tugas Hankam maupun tugas sosial politik," katanya.