JAKARTA - Mencalonkan diri sebagai Presiden, Joko
Widodo diminta untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI
Jakarta. Pasalnya, hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
atas APBD DKI Jakarta 2013 menemukan 86 proyek Ibu Kota "ganjil,"
sehingga berpotensi merugikan daerah hingga Rp1,54 triliun lebih.
"Jokowi
harus gentleman dong. Dia sudah terbukti tidak mampu mengurus Jakarta,
buktinya banyak program unggulannya dijadikan ajang korupsi. Kalau
Jokowi tidak mau mundur, berarti dia bukan negarawan. Kasihan anak
buahnya di Pemprov DKI yang sering jadi korban kebijakannya yang
terburu-buru," ujar Anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, Minggu
(22/6/2014).
Blusukan yang selama ini dilakukan oleh Jokowi, kata
Sanusi, hanya menjadi kampanye terselubung. Buktinya, sejumlah program
yang ditawarkan justru terindikasi merugikan keuangan daerah, seperti
kegiatan pembuatan sistem informasi e-surat, e-budgeting, belanja hibah
dan bansos, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Program Kampung Deret dan
belasan program lainnya.
"Mendingan lepasin badan dan lepasin
baju, copot logo Jaya Raya (seragam dinas) dan minta maaf ke seluruh
warga Jakarta, kalau dia telah gagal ngurus Jakarta. Ini baru sikap
negarawan sejati," tegasnya.
Sanusi menggaransi, jika Jokowi
mengajukan surat pengunduran diri, maka DPRD DKI tidak akan
menghalang-halanginya. "Saya jamin jalannya mulus," sambungnya.
Sekedar
diketahui, di hari jadinya ke-487, Jakarta mendapat kado pahit dari
BPK. Temuan BPK atas APBD DKI 2013 menunjukkan ada 86 proyek yang ganjil
sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp 1,54
triliun.
Temuan itu terdiri atas temuan berindikasi kerugian
daerah Rp85,36 miliar, potensi kerugian daerah Rp 1,33 triliun,
kekurangan penerimaan daerah Rp95,01 miliar, dan 3E (tidak efektif,
efisien, dan ekonomis) alias pemborosan Rp 23,13 miliar.(fid) (ahm)
0 Comments