Dari Habibie; Dari Ekonomi Kerakyatan ke Ekonomi Kebangkrutan

Pada sisi dunia usaha, kita melihat bahwa dengan nilai tukar dolar Rp 8.000, 63 persen perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta memiliki rasio utang dolar terhadap total aset 50 persen atau lebih. Dan, pada kurs Rp l0.000 rasio ini akan meningkat lagi menjadi hampir 70 persen. Tingkat pengangguran juga meningkat sangat drastis hingga 20 juta. Angka pertumbuhan ekonomi sendiri tahun ini diperkirakan minus 15 persen. Malah perhitungan satu lembaga dari Amerika Serikat memperkirakan pertumbuhan itu merosot lagi, sampai minus 30 persen. Tingkat upah riil mengalami penurunan di hampir semua provinsi di Indonesia. Penurunan upah riil yang paling tajam terjadi di Pulau Jawa, yakni turun lebih dari 10 persen dalam 6 bulan krisis. Tingkat inflasi sudah mencapai 59 persen. Khusus untuk bahan makanan, inflasi telah mencapai lebih dari 82 persen. Dari sisi pangan, Food and Agriculture Organization memperkirakan 7,5 juta orang di 15 provinsi akan mengalami kurang pangan. Produksi padi per kapita riil mengalami penurunan 10 persen pada tahun 1998 dibandingkan tahun 1997. Dengan gambaran yang tidak bersahabat ini kita mencoba melihat perkembangan ekonomi di era Habibie. Nilai Tukar dan Pasar Modal Dalam era Habibie, ekonomi bahkan mengalami penurunan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar makin jatuh, walau tanggal 19 Agustus sempat mencapai Rp 11.700. Kapitalisasi pasar modal juga tidak mengalami perbaikan. Tentu saja agak terlalu berlebihan bila kita menganggap bahwa kurs yang terpuruk ini semata-mata disebabkan karena naiknya Habibie sebagai presiden. Ada faktor lain yang juga berperan, seperti kekhawatiran terhadap masalah politik dan keamanan: kerusuhan 13-15 Mei juga memberikan kontribusi. Perlu dilihat, kebijakan Habibie belum berhasil mengembalikan kepercayaan pasar. Satu fenomena yang menarik selama krisis ini, fenomena vote by dollar, yakni ketidakpuasan atau ketidakpercayaan terhadap kebijakan ekonomi atau situasi ekonomi dimanifestasikan dalam bentuk berpindahnya modal atau ditukarnya rupiah ke mata uang asing. Dalam periode Januari-Juli minggu ketiga tahun 1998, uang primer tumbuh sebesar lebih dari 26,5 persen. Pertumbuhan yang paling tinggi terjadi dalam bulan Mei, yaitu periode peralihan modal, M0 atau uang primer tumbuh sebesar 11 persen. Bandingkan dengan periode Januari-Juli tahun 1997, uang primer tumbuh sebesar lebih dari 12,5 persen. Uang beredar dalam arti luas (M2) setelah Habibie memerintah tumbuh relatif tinggi, 8 persen pada bulan Mei, dan 15 persen pada bulan Juni. Sumber utama pertumbuhan pada bulan Juni adalah tagihan untuk sektor swasta yang tumbuh sebesar hampir 20 persen. Sudah tentu, adanya peningkatan jumlah uang beredar memberikan kontribusi tinggi kepada inflasi. Sumber inflasi lain: revisi anggaran, dan untuk periode 1998-1999, anggaran mengalami defisit sebesar 8,5 persen dari pendapatan domestik bruto. Perhitungan dampak ekspansi moneter dari anggaran menunjukkan bahwa dengan defisit 8,5 persen itu terjadi ekspansi moneter sebesar hampir Rp 60 triliun. Tambahan uang beredar sebesar itu, dari sisi fiskal tentu akan mendorong inflasi ketingkat yang lebih tinggi lagi. Inflasi ini setidaknya dipengaruhi tiga hal: yaitu imported inflation karena semakin memburuknya nilai tukar, masalah meningkatnya uang beredar, dan juga masalah distribusi atau problem sisi penawarannya. Dari sisi ini kita bisa melihat bagaimana inflasi mengancam kita dari dalam di bulan-bulan depan. Itulah sebabnya penajaman prioritas dari subsidi harus dilakukan, sehingga kebijakan yang muncul juga harus memiliki argumentasi pertimbangan ekonomi rasional dan bukan sekadar efisien untuk dukungan politik. Konsep Kebijakan Selain kebijakan ekonomi yang ditetapkan Dana Moneter Internasional (IMF), Habibie mencoba memperkenalkan konsep ekonominya, yang menurut Habibie berbeda dalam tiga hal dengan era Soeharto. Pertama, menurut Habibie, yang dibutuhkan adalah nilai tukar yang stabil tanpa peduli berapa pun tingkatnya. Menarik sekali karena jika ini dijalankan pada nilai tukar Rp 10.000 saja, 70 persen perusahaan yang terdaflar di Bursa Efek Jakarta secara teknis akan bangkrut. Impor beras dalam tahun 1998-1999 (April-Maret) diperkirakan sebesar 3,5 juta ton dengan asumsi bahwa pada bulan Agustus panen berjalan normal. Dengan kurs yang tinggi, pembelian bahan makanan pun menjadi sangat mahal. Karena itu, kurs yang stabil tanpa memperhatikan levelnya jelas membawa ekonomi Indonesia kepada kebangkrutan Kedua, dinyatakan bahwa konsep ekonomi sekarang mengacu pada konsep ekonomi rakyat. Tidak ada penjelasan yang terperinci tentang konsep ini. Sebenarnya dari sisi konsep ekonomi umum, pelaku ekonomi itu dibedakan menjadi dua: produsen dan konsumen. Jika orientasi kita kepada rakyat, dengan pengertian mereka yang berpendapatan rendah, persoalan dalam ekonomi rakyat dapat dilihat dari dua sisi pula. Dari sisi produsen, sisi ini yang paling penting adalah aksesibilitas untuk melakukan usaha seperti ketersediaan kredit dan bukan tingkat bunga kredit itu sendiri. Beberapa studi yang dilakukan telah membuktikan ini. Dari sisi konsumen, persoalan yang dihadapi adalah harga yang mahal. Agaknya subsidi untuk makanan dan obat-obatan adalah suatu hal yang harus dan tidak bisa dihindari, tetapi subsidi yang lain mungkin bisa diperdebatkan. Mengingat bahwa rakyat adalah juga konsumen, maka concern kepada ekonomi rakyat seharusnya ditujukan kepada upaya memerangi inflasi. Ketiga, independensi Bank Indonesia. Habibie menyatakan bahwa Bank Indonesia akan dibuat independen. Tentu saja hal ini dibutuhkan dalam periode krisis seperti ini. Tetapi bila kita melihat kebijakan yang ada saat ini, independensi Bank Indonesia masih dipertanyakan, melihat bagaimana bank yang sakit masih dipertahankan dan juga pemberian subsidi bunga kredit. Dalam periode Habibie ini sendiri, ada beberapa kebijakan yang telah dilakukan selama ini. Paling tidak dua hal yang menjadi sorotan penting, masalah penyelesaian utang melalui Indonesia Debt Restructuring Agency (Indra) dan sektor perdagangan luar negeri. Skema yang diberikan melalui Indra masih mengalami kesulitan, bukan karena skema Indra itu sendiri tidak baik, tetapi kondisi makroekonominya menyulitkannya berjalan. Kurs terbaik yang ditetapkan sebesar Rp 13.200. Dengan angka itu hanya sangat sedikit perusahaan yang bisa ikut. Pilihan lain, membayar dengan rupiah dengan tingkat bunga riil: 5,5 persen, berarti sekitar 65,5 persen nominal, yang sulit sekali dicapai oleh perusahaan dalam masa krisis. Di pihak lain upaya ekspor nonmigas dinyatakan meningkat sekitar delapan persen sedangkan impor menurun 37 persen. Dalam jangka pendek memang akan terjadi peningkatan neraca perdagangan. Tetapi, mengingat bahan yang diimpor adalah bahan baku dan barang modal termasuk untuk ekspor, bisa diduga bahwa penurunan impor yang tajam juga akan berakibat menurunnya kapasitas produksi untuk ekspor, sehingga surplus dalam neraca perdagangan pun tidak akan sustainable. Dari sisi lain, problematika yang sering memberikan kebingungan kepada pasar adalah koordinasi kebijakan yang sangat lemah atau malah tidak terkoordinasi. Prospek ke Depan Paling tidak ada dua hal yang perlu dilihat ke depan. Pertama pola kebijakan, dan kedua kelanjutan krisis. Pola kebijakan, dari sisi ekonomi politik, kebijakan ekonomi pemerintah akan dipengaruhi oleh dua hal: upaya memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, dan upaya memaksimalkan kontribusi dari kelompok kepentingan guna membangun political support. Karena itu, kebijakan yang dibuat akan merupakan tarik-menarik dan tawar-menawar antara kelompok kepentingan dan pemerintah. Bila kita melihat dari peran kelompok kepentingan, paling tidak ada tiga faktor dominan: IMF, economic nationalist, dan capitalist. Dalam situasi ketika peran economic nationalist dan capitalist masih cukup kuat, sulit sekali diharapkan kebijakan yang pro-pasar berjalan mudah. Walaupun tidak bisa dimungkiri bahwa peran IMF sangat dominan, tetapi tarik-menarik ini akan terjadi dengan cukup kuat. Inilah salah satu alasan yang membuat investor masih mengambil posisi menunggu, selain tentunya alasan utama: kepastian politik Kedua, soal krisis yang berlanjut. Satu hal yang harus diingat, sektor riil adalah sektor yang selalu mempunyai tenggang waktu dalam merespons harga. Artinya, krisis yang terjadi dalam bulan-bulan ini, dari sisi sektor riil sebenarnya adalah akibat dari harga yang terjadi pada beberapa bulan sebelumnya. Pada waktu itu nilai tukar masih di bawah Rp 10.000 dan tingkat inflasi masih lebih rendah. Dampak dari krisis di era Habibie ini terhadap sektor riil baru akan terasa dalam beberapa bulan ke depan. Dampak dari kurs rupiah ke dolar, yang di atas Rp11.000 baru akan terasa baru dalam beberapa bulan ke depan. Oleh karena itu, krisis ekonomi dalam era Habibie ini sebenarnya justru baru akan mulai dan bukan telah berlalu. Ketiga, kepastian politik yang harus diperhatikan. Penyelesaian masalah politik menjadi syarat penting guna perbaikan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Jakarta yang diperkirakan minus 18 persen tentu juga memberi dampak kepada instabilitas, mengingat peran Jakarta yang begitu besar dalam proses pengambilan keputusan. Dari argumen data-data, argumen dan prediksi di atas, kita bisa melihat bahwa situasi ekonomi dalam 90 hari era Habibie memang belum menunjukkan tanda perbaikan, malah terlihat gejala penurunan. Apakah ini menunjukkan tidak adanya legitimasi pemerintahan Habibie dan tidak adanya leadership? Hal itu berada di luar wilayah kajian ekonomi teknis, tetapi dari sisi kebijakan, kita memang melihat bahwa tidak terlihat gejala-gejala perbaikan dan kita juga bisa melihat bahwa krisis masih akan bersama kita dalam waktu ke depan. Yang mengkhawatirkan, justru penyataan dari Presiden Habibie sendiri dalam pidatonya yang menyatakan bahwa orang-orang berlomba-lomba untuk meramalkan yang buruk-buruk tentang situasi ekonomi. Di sini situasi justru lebih mengkhawatirkan karena orang yang seharusnya bertanggung jawab kepada kebijakan Presiden Habibie--justru terkesan "tidak melihat begitu seriusnya" persoalan. Jika kita kembali kepada tahap pengingkaran, tidak bisa diingkari bahwa Republik ini sedang berjalan menuju kerutuhan ekonominya. Muhammad Chatib Basri Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Majalah D&R, 29 Aguustus 1998